TANGERANG — Sorotan terhadap transparansi tata kelola proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kian tajam. 15/9/2026
Kali ini, perhatian publik tertuju langsung pada CV Insan Multi Karya, perusahaan kontraktor yang tercatat memenangi sejumlah paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah, salah satunya di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang.
Salah satu proyek besar yang kini menjadi sorotan utama adalah Pembangunan Pos Damkar di Tigaraksa.
Berdasarkan data papan proyek resmi, pekerjaan dengan Nomor SPK/KONTRAK: T/000.3.3/185/SP/VII/BPBD/2026 ini menelan anggaran fantastis senilai Rp3.406.443.478,80 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Lebih).
Proyek yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBDP Tahun Anggaran 2026 ini dialokasikan dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Namun, pelaksanaan megaproyek ini menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Persoalan yang mencuat bukan hanya terkait kualitas fisik pekerjaan di lapangan, melainkan keabsahan administratif dari sang pelaksana tender.Kejanggalan Administratif dan Proses Tender:
Keberadaan Alamat Kantor Diragukan: Alamat kantor CV Insan Multi Karya yang tercantum dalam dokumen lelang resmi serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai janggal dan dipertanyakan validitasnya setelah dilakukan pengecekan.
Proses Verifikasi Pokja Dipertanyakan: Publik mempertanyakan bagaimana Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan BPBD Kabupaten Tangerang bisa meloloskan perusahaan yang legalitas domisili kantornya bermasalah untuk memegang proyek bernilai miliaran rupiah.
Monopoli Paket Pekerjaan: Selain proyek Pos Damkar Tigaraksa, CV Insan Multi Karya disinyalir turut memborong rentetan paket pekerjaan lain di Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran yang sama.
Sejumlah pengamat kebijakan publik dan aliansi masyarakat sipil mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi penegak hukum terkait untuk segera turun tangan.
Pemkab Tangerang didesak melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap proses tender ini demi memastikan uang pajak daerah tidak mengalir ke perusahaan yang tidak akuntabel.(Red)
