TANGERANG Bantenmornasional.com Kinerja Kepala Bidang (Kabid) Drainase Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang kini menjadi sorotan tajam dari kalangan aktivis. Sorotan ini mencuat seiring adanya dugaan pembiaran akibat lemahnya fungsi pengawasan pada proyek Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan di Lingkup Pemerintah Daerah (Pemda). 14/9/2026.
Padahal, proyek infrastruktur yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa tersebut menelan alokasi anggaran yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp976.592.600,00. Berdasarkan data papan informasi proyek, kegiatan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Alfina Putri Tunggal dengan masa kerja 60 hari kalender.
Para aktivis menilai, besarnya anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat ini seharusnya diimbangi dengan pengawasan melekat yang ketat dari dinas terkait. Namun, minimnya kehadiran pengawas di lapangan memicu dugaan adanya pembiaran terhadap jalannya proyek, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.
Guna meminta klarifikasi terkait lemahnya pengawasan ini, awak media telah berulang kali berupaya mendatangi Kantor Dinas DBMSDA Kabupaten Tangerang di Gedung Lingkup PU Tigaraksa. Namun, Kabid Drainase selalu tidak berada di tempat dan dinilai sangat sulit untuk ditemui.
Di sisi lain, upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak kontraktor melalui pesan singkat WhatsApp juga belum membuahkan kejelasan. Pihak CV. Alfina Putri Tunggal hanya memberikan respons balik singkat tanpa memberikan penjelasan substansial.
"Walaikum salam kenapa mas bang. Terkait apa komfirmasi?" tulis pihak kontraktor saat dihubungi oleh awak media.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas DBMSDA Kabupaten Tangerang maupun pihak pelaksana proyek terkait kritik dan tudingan pembiaran tersebut. Publik dan para aktivis mendesak agar Kepala Dinas segera mengevaluasi kinerja Kabid Drainase demi transparansi penggunaan uang rakyat.(Red)
